Oleh: M Shoim Haris
Skor minus 159 yang ditempelkan CELIOS kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan sekadar angka. Ia adalah produk akhir dari serangkaian pilihan metodologis yang, jika dibedah secara jujur, lebih tepat disebut sebagai rekayasa opini ketimbang evaluasi kinerja. Artikel ini membedah lapis demi lapis bagaimana sebuah kesimpulan dibangun, bukan ditemukan.
Lapis Pertama: Arsitektur Sampling yang Sengaja Dibuat Rapuh
CELIOS mengklaim survei ini melibatkan 1.271 responden — 129 “ahli” dan 1.142 masyarakat umum. Namun, dalam dokumen metodologi yang mereka publikasikan sendiri, CELIOS mengakui secara eksplisit bahwa survei masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui iklan berbayar Meta Ads. Artinya, responden tidak dipilih secara acak. Mereka adalah orang-orang yang melihat iklan survei di Facebook atau Instagram, lalu memutuskan untuk berpartisipasi.
Ini bukan sekadar keterbatasan teknis. Ini adalah pilihan desain yang disengaja. Platform periklanan digital Meta dirancang untuk memberikan pengiklan kontrol penuh atas siapa yang melihat iklan tersebut. Fitur targeting yang tersedia — sebagaimana didokumentasikan di Meta Business Help Center — mencakup penargetan berbasis demografi, minat, perilaku, custom audience, lookalike audience, hingga exclusion targeting untuk mengecualikan kelompok tertentu dari tayangan iklan.
Dr. Iswadi, akademisi dan pengamat kebijakan publik, merumuskan pertanyaan yang seharusnya diajukan sejak awal: parameter targeting apa yang digunakan CELIOS?
“Ketika sebuah lembaga memasang iklan survei di Meta, mereka punya kendali teknis untuk menentukan iklan itu muncul di hadapan pengguna seperti apa. Bisa diatur berdasarkan minat politik, afiliasi, lokasi, perilaku digital. Fitur ini bukan rahasia, siapa saja yang pernah menjalankan iklan Meta pasti tahu.”
Tanpa pengungkapan parameter targeting, publik tidak punya cara untuk menilai apakah responden yang terjaring benar-benar mewakili masyarakat Indonesia, atau hanya mewakili segmen tertentu yang sejak awal sudah ditargetkan. Dalam kerangka ini, sampel bukan cermin populasi, melainkan cermin dari mereka yang sejak awal sudah dipilih untuk melihat iklan.
Lapis Kedua: Anatomi Ketidaktransparanan yang Sistematis
Evident Institute, sebuah lembaga riset independen, melakukan analisis mendalam terhadap metodologi CELIOS. Temuan mereka mengungkap pola ketidaktransparanan yang bukan insidental, melainkan sistematis — sebuah arsitektur yang dirancang untuk menghasilkan kesimpulan tertentu tanpa membuka diri pada verifikasi.
Pertama, panel “ahli” yang terdiri dari 120 jurnalis dipilih melalui purposive sampling. CELIOS menyatakan mereka menilai “berdasarkan kriteria yang telah ditentukan”, tetapi tidak memublikasikan rubrik penilaian, tidak ada definisi keahlian, dan tidak ada pemeriksaan reliabilitas antar-penilai.
Kedua, survei publik adalah survei digital nasional dengan targeted digital sampling menggunakan pembobotan demografis ke BPS. Namun, kuesioner itu sendiri tidak dilampirkan dalam PDF. Tanpa kuesioner, publik tidak tahu pertanyaan apa yang sebenarnya diajukan. Apakah pertanyaannya netral? Apakah ada loaded questions yang mengarahkan responden pada jawaban tertentu?
Ketiga, CELIOS melaporkan persentase kategori tetapi tidak memberikan margin of error, tidak ada confidence interval, dan tidak ada kerangka sampling terperinci. Dalam standar riset opini publik yang berlaku universal, ini adalah pelanggaran mendasar.
Keempat, PDF yang dipublikasikan tidak menyertakan kuesioner, dataset mentah, skema pembobotan, atau codebook — yang berarti temuannya tidak dapat diverifikasi atau direplikasi secara independen.
Evident Institute menyimpulkan dengan tajam: “Taken together, these choices place the CELIOS product much closer to advocacy than to transparent, evidence-based policy evaluation” — pilihan-pilihan ini menempatkan produk CELIOS jauh lebih dekat ke advokasi daripada evaluasi kebijakan berbasis bukti yang transparan.
Lapis Ketiga: Sublimasi Opini Menjadi “Data Ilmiah”
Inilah inti persoalan yang paling jarang dibahas: CELIOS melakukan sublimasi opini menjadi “data ilmiah”. Mereka membungkus riset opini dalam estetika sains — grafik yang rapi, skor numerik, jargon teknokratis — untuk memproyeksikan otoritas tanpa substansi metodologis.
Evident Institute menyebut fenomena ini sebagai “aesthetic objectivity”: “a clean graph can make weak data look credible. This is aesthetic objectivity: numbers, design, and jargon creating the illusion of rigor.” Grafik yang bersih dapat membuat data lemah terlihat kredibel. Inilah objektivitas estetis: angka, desain, dan jargon menciptakan ilusi ketelitian.
Sublimasi ini bekerja melalui tiga lapis yang saling memperkuat:
Lapis numerik: Skor -159, peringkat, dan grafik memberi kesan presisi ilmiah. Namun, angka-angka ini tidak memiliki margin of error, tidak memiliki confidence interval, dan tidak dapat diverifikasi ulang.
Lapis otoritas: Label “ahli”, “jurnalis kredibel”, dan “metodologi” menciptakan legitimasi tanpa verifikasi. Siapa 120 jurnalis itu? Apa kriteria pemilihannya? Tidak ada jawaban.
Lapis naratif: Framing “rapor buruk” dan “reshuffle” mengarahkan publik pada kesimpulan tertentu sebelum mereka sempat memeriksa data. CELIOS melalui Direktur Utama Bhima Yudhistira menyatakan bahwa skor negatif tersebut “layak menjadi prioritas evaluasi dan reshuffle”. Kesimpulan politik disampaikan sebagai implikasi logis dari “data”, padahal datanya sendiri tidak dapat diverifikasi.
Dalam kerangka Foucauldian, survei semacam ini beroperasi sebagai “teknologi kekuasaan” yang mengatur persepsi politik dan imajinasi kewargaan. Konstruksi linguistik dan visualisasi numerik dalam publikasi survei membentuk “rezim kebenaran” di mana statistik tampak sebagai fakta objektif dan netral. Media arus utama sering mereproduksi hasil survei tanpa pemeriksaan kritis, memperkuat hegemoni wacana survei.
Prof. Perdana Wahyu Santosa, Guru Besar Ekonomi dan Dekan FEB Universitas YARSI, mengidentifikasi mekanisme psikologis yang bekerja di sini: availability heuristic bias. Jurnalis dipilih sebagai panelis karena dianggap memiliki akses informasi, tetapi profesi mereka hidup di medan opini — terbiasa menilai berdasarkan dinamika wacana yang cepat, bukan proses kebijakan yang kompleks dan panjang. Akibatnya, penilaian dipengaruhi oleh informasi yang paling mudah diakses dan paling sering disorot media, bukan oleh data yang paling akurat.
Lapis Keempat: Ketika Persepsi Diklaim Sebagai Kinerja
Evident Institute merumuskan perbedaan fundamental yang sering diabaikan: Perception ≠ Performance. Survei persepsi dapat berguna — mereka menangkap sentimen. Tetapi mereka bukan bukti kinerja aktual.
“Public dissatisfaction can reflect real issues; it can also stem from short-term adjustment costs, polarization, or algorithmic outrage cycles. In credible governance indices, perception data is triangulated with objective indicators. In CELIOS’s case, perception is the entire argument.”
Dalam kasus CELIOS, persepsi adalah seluruh argumennya. Tidak ada triangulasi dengan indikator objektif. Tidak ada pembandingan dengan capaian terukur. Tidak ada upaya untuk memisahkan antara ketidakpuasan yang berdasar dan ketidakpuasan yang dihasilkan oleh siklus kemarahan algoritmik.
Ketika persepsi diangkat menjadi “rapor” yang merekomendasikan reshuffle, kita berhak bertanya: atas dasar apa sebuah kesimpulan politik dibangun?
Lapis Kelima: Fakta yang Sengaja Tidak Dilihat
Bias CELIOS tidak hanya terletak pada metodologi, tetapi juga pada substansi penilaian. Skor minus 159 untuk Bahlil seolah-olah menyiratkan kegagalan total. Padahal, data resmi Kementerian ESDM menunjukkan sebaliknya.
Lifting Migas: Pertama Kali dalam Sembilan Tahun
Sepanjang 2025, rata-rata lifting minyak bumi (termasuk NGL) mencapai 605,3 ribu barel per hari — melampaui target APBN sebesar 605 ribu barel. Bahlil sendiri menyatakan: “Alhamdulillah, target kita hari ini, itu mencapai 605,3 ribu barel atau sama dengan 100,05 persen.” Yang paling signifikan: ini adalah pertama kalinya lifting minyak mencapai target APBN dalam sembilan tahun terakhir.
PNBP: Melampaui Target, Diapresiasi BPK
Realisasi PNBP Kementerian ESDM sepanjang 2025 mencapai Rp138,40 triliun, atau 108,56 persen dari target Rp127,48 triliun. Hingga Juli 2026, PNBP sektor ESDM sudah mencapai Rp96,26 triliun, setara 70,69 persen dari target tahunan.
Yang lebih penting: Kementerian ESDM kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengapresiasi capaian ini: “Tidak banyak kementerian yang keberhasilannya didominasi terkait dengan core bisnisnya.”
Listrik Desa dan BPBL: Kehadiran Negara di Desa Terpencil
Program Listrik Desa telah direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) telah direalisasikan untuk 205.968 rumah tangga. Untuk 2027, BPBL direncanakan meningkat menjadi 400 ribu rumah tangga penerima manfaat.
Tata Kelola dan Penghargaan
Di sektor pertambangan, pemerintah membekukan ratusan izin perusahaan nakal yang tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek) dan menertibkan tambang ilegal. Akses bagi koperasi, UMKM, dan ormas keagamaan untuk mengelola tambang juga dibuka melalui PP Nomor 39 Tahun 2025.
Bahlil menerima Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo pada Agustus 2025 atas dedikasinya dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Bintang Mahaputera Adipurna adalah kelas pertama dan tertinggi dari tanda kehormatan Bintang Mahaputera. Sebelumnya, ia juga menerima Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Joko Widodo pada 2024.
Catatan Kritis yang Perlu Diakui
Namun, perlu dicatat bahwa realisasi investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai USD 31,7 miliar (sekitar Rp532,56 triliun), turun dibandingkan 2024 yang mencapai USD 32,3 miliar. Bahlil sendiri mengakui koreksi ini dan menyebut sumbernya: “Di mana koreksinya? Di listrik.” Ia pun memerintahkan PLN untuk mempercepat pembangunan pembangkit dalam RUPTL 2025–2034.
Ini adalah contoh bagaimana data yang tidak nyaman pun diakui dan ditindaklanjuti — sesuatu yang tidak terlihat dalam “rapor” CELIOS yang hanya menyajikan skor minus tanpa konteks.
Lapis Keenam: Respons Bahlil dan Prerogatif Presiden
Bahlil sendiri menanggapi survei ini dengan santai. Ia menyatakan belum membaca isi survei dan menegaskan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang berhak menilai kinerjanya. “Jadi, yang berhak untuk menilai kinerja para menteri hanyalah Presiden.”
Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa penilaian kinerja menteri adalah prerogatif presiden, bukan lembaga survei yang metodologinya dipertanyakan. Dalam sistem presidensial, menteri adalah pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada lembaga survei atau opini publik yang dirakit secara tidak transparan.
Kesimpulan: Ketika Bias Disembunyikan, Ia Menjadi Senjata
Riset CELIOS tentang kinerja Bahlil Lahadalia adalah contoh bagaimana metodologi yang tidak transparan dapat menghasilkan narasi yang menyesatkan. Penggunaan non-probability sampling melalui Meta Ads membuka celah manipulasi targeting yang lebar. Ketidaktransparanan data mentah, margin of error, dan kriteria “ahli” membuat hasilnya tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara pengabaian sistematis terhadap capaian fundamental menunjukkan bias substansi yang serius.
Evident Institute merumuskan prinsip yang seharusnya menjadi pegangan: “Bias exists in every dataset. Bias itself is not the problem — hiding it is.” Bias ada di setiap dataset. Bias itu sendiri bukan masalah — menyembunyikannya adalah masalah.
Yang dilakukan CELIOS bukan sekadar menyembunyikan bias. Mereka mengemas bias sebagai sains, membungkus opini dalam estetika objektivitas, dan menyajikan kesimpulan politik sebagai implikasi logis dari “data”. Ini bukan evaluasi kebijakan. Ini adalah advokasi yang menyamar sebagai riset.
Hasil riset ini lebih tepat dibaca sebagai potret persepsi dari segmen tertentu — bukan cerminan kinerja sesungguhnya. Dan ketika persepsi diangkat menjadi “rapor” yang merekomendasikan reshuffle, kita berhak bertanya: kepentingan siapa yang sebenarnya dilayani?
Artikel ini disusun berdasarkan data dari berbagai sumber publik, termasuk data resmi Kementerian ESDM, laporan Badan Pemeriksa Keuangan, analisis Evident Institute, dan kajian akademik terhadap metodologi survei CELIOS.